Cara Membuat Gembleng (Nagasari)

Gembleng atau Nagasari (dokumen Pribadi)
Kue Gembleng atau Nagasari adalah kue tradisional khas Banten yang terbuat dari campuran tepung beras dan tapioka berisi potongan pisang matang yang dibungkus dengan daun pisang. Selain berisi potongan pisang sebagian orang menggantinya dengan nangka. 
Umumnya kue Gembleng dibuat pada hari-hari istimewa seperti: hajatan pernikahan, khitanan, Aqiqahan (cukuran), Muludan dll. Ada juga yang membuatnya setiap hari untuk dijual dengan cara dititipkan ditoko-toko kue. Kue ini termasuk kategori kue basah, biasanya setelah 2 hari akan lengket dan agak basi. Maka dari itu kalau mau membuat kue jenis ini harus bisa memperkirakan bisa habis dalam 1 hari atau tidak, sebenarnya jika masih tersisa bisa di anget tapi rasanya sudah tidak nikmat lagi.
Berikut saya share resep cara membuat kue Gembleng / Nagasari.
Bahan: 
  • 250 gr tepung beras
  • 100 gr tapioka
  • 250 gr gula pasir 
  • 700 ml santan kental dari 1/2 butir kelapa 
  • daun pandan secukupnya 
  • 5 buah pisang raja atau pisang kepok, kupas dan potong serong sesuai selera 
  • daun pisang secukupnya untuk membungkus.

Cara Membuat Kue Gembleng / Nagasari :
  1.  Masak santan, daun pandan, dan gula sampai gula meleleh
  2. Larutkan tepung beras dengan sedikit air, kemudian masukkan ke dalam campuran santan dan masak diatas api kecil
  3. Aduk terus sampai setengah matang, rata dan mengental. angkat
  4. Ambil selembar daun pisang, taruh beberapa sendok adonan. kemudian letakkan potongan pisang di tengah-tengah adonan dan kemudian tutup lagi dengan adonan. 
  5. Bungkus rapi, kemudian rapikan bagian ujungnya dengan cara melipatnya. 
  6. Kukus selama 30 menit. Jika sudah matang, angkat dari kukusan.

 Demikian resep cara membuat kue gembleng, kue tradisional khas Banten yang sampai sekarang banyak yang menyukai.

Undangan Umum Tabligh Akbar dan Buka Puasa Bersama 1000 Anak Yatim dan Dhuafa

Masjid Ar-Rohmah Arga Bajapura Kotasari Gerogol
Sobat Cilegonpedia, dibulan suci Ramadhan ini banyak sekali lembaga/instansi atau perorangan  yang berlomba-lomba memuliakan anak yatim dan dhuafa karena dibulan ini Allah menjanjian pahala yang berlipat ganda selain itu mungkin bulan Ramadhan merupakan moment yang tepat untuk berbagi.
Sebelumnya admin pernah posting undangan kegiatan Saur bersama 1000 jamaah bersama KH.Muhammad Arifin Ilham yang dalam rangkaian kegiatannya ada sesi santunan untuk 1000 anak yatim dhuafa. Sekarang admin posting undangan peringatan Nuzulul Qur’an 1437 H yang diselenggarakan oleh DKM Ar-Rohmah Arga Bajapura, RZ Cilegon dan Ikatan DaI Indonesia (IKADI) Cilegon.
Berikut bunyi undangan yang admin dapat dari panitia “Semarak Ramadhan 1437 H” DKM Ar-Rohmah.
Assalamualaikum Wr. Wb
Segala puji bagi Allah SWT kita dapat merasakan indahnya iman dan Islam, shalawat serta salam hanya tertuju kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya yang (In Syaa Allah) tetap istiqomah hingga akhir jaman.
Selanjutnya kami selaku penyelenggara “Semarak Ramadhan 1437 H” bermaksud mengundang Bapak/Ibu warga Cilegon dalam acara peringatan Nuzulul Qur’an yang (In Syaa Allah) akan dilaksanakan pada:
  • Hari / Tanggal  : Rabu, 22 Juni 2016
  • Waktu               : 15.30 s/d 18.00 wib
  • Tempat             : Masjid Ar-Rohmah
  • Alamat              : Perum Arga Bajapura Kel. Kotasari Kec. Gerogol
  • Acara                : Tabligh Akbar dan Berbagi Buka Puasa bersama 1000 anak  yatim dan dhuafa
  • Penceramah      : Prof. Dr.KH.Achmad Satori Ismail, MA (Ketua IKADI Pusat, Gubes UIN Ciputat, Wk. Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat)
Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan Ridha-Nya di setiap aktifitas kita. Atas perhatian & partisipasi Bapak kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran.

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb

Itulah isi undangan yang dimaksud, menurut panitia, selain kegiatan Tabligh Akbar dan Berbagi Buka Puasa, paginya diisi dengan berbagai kegiatan edukatif seperti:
  1. Aksi mobil juara (mobil perpustakaan keliling Adira Ins-RZ)
  2. Lomba Tahfidz
  3. Lomba Mendongeng Cerita Islami
  4. Penyaluran Beasiswa Ceria 
  5. Penyaluran Paket Lebaran dari RZ Cilegon
Semoga informasi ini bermanfaat…

Profile Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cilegon

Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2008  tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegonhal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan paradigma yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan memperbaiki kinerja sektor publik.
Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana kebijakan Pemerintah Pusat, saat ini harus mampu mengatur, mengembangkan dan memajukan lingkungan daerahnya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumberdaya aparatur.
Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat, melakukan pembinaan dan pengarahan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat serta menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai dengan peran dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon terdiri dari :
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
  • Sub Bagian Program dan Evaluasi;
  • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  • Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang  Administrasi Kepegawaian, membawahkan :
  • Sub Bidang Mutasi Pegawai;
  • Sub Bidang Data dan Formasi Pegawai.

4. Bidang Pengembangan Karier dan Pembinaan Pegawai, membawahkan :
  • Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai;
  • Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

5. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahkan :Kelompok Jabatan Fungsional.
  • Sub Bidang Diklat Prajabatan dan Struktural;
  • Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai lembaga teknis daerah yang secara khusus mengurusi manajemen kepegawaian memiliki :

1. VISI
    Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon adalah :
“TERSELENGGARANYA MANAJEMEN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS DAN MELAYANI”
2. MISI
    Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon adalah :
  • Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntabel;
  • Peningkatan Sistem Informasi, Data dan Formasi Kepegawaian yang Terintegrasi;
  • Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN;
  • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur; dan
  • Peningkatan Daya Dukung Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat.

3. MOTTO
” M E M B E R I K A N   P E L A Y A N A N   T E R B A I K “

4. MAKLUMAT PELAYANAN
” Kami Segenap Pimpinan dan Jajaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar yang Telah ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan yang Berlaku “
5. NILAI – NILAI ORGANISASI
    Nilai – nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon adalah sebagai berikut :
  1. Kerja sama
  2. Keadilan
  3. Jujur
  4. Transparansi
  5. Kompetensi

6. KEBIJAKAN MUTU
” Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon Bertekad Memberikan Pelayanan yang Profesional Dengan Menyelenggarakan Pelayanan yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan, Serta Senantiasa Melakukan Perbaikan yang Berkesinambungan Melalui Implementasi Sistem manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 “

Untuk mendukung komitmen tersebut, segenap personil Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon senantiasa bertekad meningkatkan :
  1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntabel;
  2. Peningkatan Sistem Informasi, Data dan Formasi Kepegawaian yang Terintegrasi;
  3. Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Karir ASN;
  4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur; dan
  5. Peningkatan Daya Dukung Pelaksanaan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat.

sumber: bkd.cilegon.go.id

Sejarah DPPKD Kota Cilegon

Sejarah DPPKD Kota Cilegon
Secara historis, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah lahir sebagai konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota
.
Awalnya, lembaga yang menangani pendapatan daerah merupakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon, sedangkan lembaga pengelola keuangan daerah merupakan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cilegon, maka sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sehingga disatukanlah kedua lembaga itu menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon, maka pada tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah dibentuk menjadi lembaga baru dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Cara Pengaduan Layanan RSUD Secara Online

Apakah Sobat pernah mengalami pelayanan buruk dari pihak RSUD silahkan adukan saja via online disini. Isi form pengajuan selengkap-lengkapnya kemudian kirim. Pengaduan Sobat akan dibalas oleh Kasie yang bersangkutan. misal, yang diadukan adalah perihal pelayanan maka yang akan menanggapi adalah kasie mutu pelayanan medis, jika yang diadukan adalah perihal sarana dan prasarana maka yang akan menanggapi adalah Kasubag Rumah Tangga, dan begitu seterusnya. 

Oke, jelas ya, kalau ada yang kurang pas atas pelayanan di RSUD silahkan adukan saja jangan ngomong dibelakang, tidak ada solusi, he..

Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon

Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon
Pemerintah Kota Cilegon sebelumnya memiliki sebuah puskesmas DTP Cilegon yang terletak di Jalan Raya Merak, Jombang Kali Cilegon. Pada saat itu masih berada dalam pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang. Pada Tahun 1992 Puskesmas DTP dipecah menjadi 3 Puskesmas yaitu Puskesmas DTP Cilegon I, Puskesmas Cilegon II dan Puskesmas Cibeber. Seiring dengan perkembangan pemerintah administratif Cilegon yang berubah menjadi Kota Cilegon berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, maka Puskesmas DTP Cilegon I dengan dengan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 diresmikan menjadi RSUD Kota Cilegon pada Tanggal 27 April 2001. Ijin Operasional dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten Nomor 800 / 2074 / KES / VII / 2002 Tanggal 16 Juli 2002 dengan Nomor Registrasi Depkes. No. 367.20.22 Tertanggal 15 Agustus 2002, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 590/Kep.168-Kp/2001 lahan RSUD Kota Cilegon seluas 4,3 Ha di tempatkan pada lokasi di Panggung Rawi.
Sejalan dengan berjalannya waktu, RSUD Kota Cilegon semakin mengalami kemajuan dengan adanya Surat Keputusan Walikota Nomor 445/kep.214-Org/2007 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum dan melalui Surat Rekomendasi Walikota Cilegon Nomor 445/1757-Org/2007 tentang Dukungan untuk Memperoleh Status sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, serta berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 173/Menkes/SK/II/2008 Tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Kelas RSUD Kota Cilegon menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan. Pada tanggal 21 Juni 2011 RSUD Kota Cilegon di tetapkan menjadi BLUD Penuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 445/Kep.373-Org/2011 dan pada tanggal 21 Februari 2014 RSUD Kota Cilegon ditetapkan menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Kemenkes No. HK.02.03/I/0239/2014.
Saat ini RSUD Kota Cilegon memiliki jumlah SDM sebanyak 660 person, dengan rincian tenaga medis sebanyak 77 Orang, ahli gizi sebanyak 11 Orang, tenaga keperawatan sebanyak 257 Orang, tenaga kefarmasian sebanyak 9 Orang, Keteknisian Medis sebanyak 9 Orang, Keterapian Fisik sebanyak 6 Orang, Kesehatan Masyarakat sebanyak 8 Orang, Non Kesehatan sebanyak 244 Orang, dan Bidan sebanyak 39 Orang (sumber : Profil RSUD Kota Cilegon 2015).
AKREDITASI RSUD KOTA CILEGON
Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap 12 Jenis Pelayanan RSUD Kota Cilegon telah lulus akreditasi penuh tingkat lengkap untuk 12 pelayanan. Sertifikat Akreditasi Rumah sakit Nomor : KARSSERT/335/2015 berlaku 13 Januari 2012 s/d 13 Januari 2015 ini diberikan sebagai PENGAKUAN bahwa RSUD Cilegon telah memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang meliputi : Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Pelayanan Farmasi, K3, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit, Pelayanan Gizi, Pelayanan Intensif, dan Pelayanan Darah.

Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan Satelit RSUD Kota Cilegon ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit sertifikat Nomor HK.02.03/I/0239/2014 ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2014. Sertifikat ini diberikan sebagai pengakuan bahwa RSUD Kota Cilegon telah memenuhi Standar Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah Rumah Sakit jejaring institusi pendidikan kedokteran yang digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik serta sarana pendidikan untuk memenuhi seluruh atau sebagaian besar modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran.

sumber: rsud.cilegon.go.id

Sejarah Terbentuknya Kecamatan Jombang Kota Cilegon

Kantor Kecamatan Jombang
Kantor Kecamatan Jombang (dok.pribadi)
Kecamatan Jombang Kota Cilegon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Empat Kecamatan Baru, mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan tugas-tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan ekonomi, pembangunan serta kesejahteraan sosial berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jombang berdasarkan pada Peraturan Walikota ( Perwal ) Kota Cilegon nomor 51 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Cilegon serta Peraturan Walikota ( Perwal ) nomor 81 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan Kota Cilegon.
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Cilegon yang dipimpin oleh Camat, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan  merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Cilegon yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan  di Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Cilegon serta Peraturan Walikota Cilegon Nomor 81 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan Kota Cilegon, sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Rekomendasi Artikel: Profilling Kecamatan Jombang

Secara yuridis Kecamatan Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 tahun 2002 tentang Pembentukan Empat Kecamatan Baru. Kecamatan Jombang khususnya dan Kecamatan di Kota Cilegon umumnya, dibentuk untuk memudahkan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya      di wilayah Kecamatan Jombang serta memudahkan pemberian pelayanan kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan     dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE ).

Sejarah Terbentuknya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

Kantor Kecamatan Cibeber (dok,pribadi)
Kantor Kecamatan Cibeber (dok,pribadi)
Cikal bakal terbentuknya Kecamatan Cibeber bermula dari proses awal pembentukan Kota Administratif Cilegon yang berdasar kepada materi Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah, dimana  atas dasar pertimbangan objektif perkembangan Kewilayahan, Cilegon yang sebelumnya ditetapkan sebagai Wilayah ex. Kewedanaan Kabupaten Serang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No. 86/Sek/Bapp/VII/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986, tentang pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan 1 Perwakilan kecamatan Cilegon di Cibeber.
Status Kecamatan Cibeber berubah dari Perwakilan Kecamatan Cilegon di Cibeber menjadi Kecamatan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah  No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber. Sejak saat itulah jumlah Kecamatan di Kota Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat)  yaitu; Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber.
Dengan semangat  Otonomi daerah serta mempertimbangkan progresifitas Kota Cilegon yang dinilai pesat sebagai Kota  Administratif, Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tlngkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, menetapkan Cilegon sebagai wilayah Otonom di Daerah Tingkat I Jawa  Barat dengan meliputi 4 (empat) Wilayah Kecamatan  yaitu;  Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber.  Sejak saat itu, Kecamatan Cibeber secara resmi terbentuk dan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kotamadya Cilegon dengan meliputi 7 Wilayah Desa di dalamnya, yakni; Cibeber, Kedaleman, Kalitimbang, Sukmajaya, Karang Asem, Bulakan dan Cikerai.

Rekomendasi Artikel: Profilling Wilayah Kecamatan Cibeber

Seiring dengan perkembangan Kota Cilegon yang semakin pesat serta dalam rangka menciptakan efesiensi dan optimalisasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Cilegon melalui Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2002 tentang pembentukan 4 kecamatan baru, menetapkan Kecamatan Citangkil, Jombang, Purwakarta dan Grogol, sebagai Kecamatan Baru di Kota Cilegon. Dengan demikian Jumlah Kecamatan di Kota Cilegon bertambah menjadi 8 (delapan) Kecamatan. Penetapan tersebut kemudian  menimbulkan satu konsekuensi dimana Desa Sukmajaya yang sebelumnya masuk ke dalam Wilayah Kecamatan Cibeber  kini menjadi salah satu desa di Wilayah Kecamatan Jombang.
Artikel lawas terkait tentang Kecamatan Cibeber

Demikian, artikel tentang Sejarah Terbentuknya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, semoga menambah wawasan kita.

Cara Mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Sahabat Cilegonpedia, salah satu persyaratan untuk melamar suatu pekerjaan adalah adanya photo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Bagaimana cara mengurus pembuatan SKCK? silahkan dibaca artikel ini sampai akhir.
Dasar Hukum:
  • Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.

Persyaratan
  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy KK
  3. Foto Ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
  4. Pengantar Kelurahan
  5. Pengantar RT/RW
 Alur:
Demikian artikel tentang Cara Mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), semoga bermanfaat.